Sistem SNMPTN

Sistem persentil mulai diberlakukan dalam penilaian SNMPTN 2009. Jika tahun sebelumnya, dengan skor 4 jika jawaban benar, 0 jika tidak diisi, dan minus 1 jika salah, skor tersebut langsung dijumlahkan dan menjadi nilai akhir peserta SNMPTN. Ketika siswa tidak mengisi salah satu mata pelajaran dan mengisi mata pelajaran lain yang dia kuasai, nilainya tertutup oleh nilai mata pelajaran yang dikuasainya.

Dengan demikian, bisa saja terjadi (dan mungkin sering terjadi) seseorang jurusan IPA di sekolahnya mengambil IPS di SNMPTN dan tembus ke akuntansi PTN A karena bagus di matematika, sementara pelajaran ekonominya jelek. Sistem penilaian semacam ini (sistem lama), bila ada mata pelajaran yang terkesan sulit, raihan nilai siswa cenderung rendah. Penyebabnya, bisa jadi siswa “kurang berminat” mengerjakannya. Padahal, setiap mata pelajaran itu sama pentingnya untuk diujikan.

Namun, sistem seperti itu tidak akan berlaku lagi tahun ini. Sistem penilaian persentil menghendaki peserta ujian mengerjakan semua mata pelajaran yang diujikan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2009. Dengan sistem persentil ini, setiap mata pelajaran akan mendapat porsi yang sama dalam penilaian. Skor yang diperoleh tidak langsung dijumlahkan, tetapi diperingkat dahulu dengan penghitungan “persentil= 100 x (1-peringkat siswa/peserta)”. Artinya, lolosnya siswa bergantung pada jumlah skor setiap mata pelajaran, peringkat skornya secara nasional, dan jumlah peserta.

Intinya, mereka yang lolos adalah yang nilainya bagus di setiap mata uji. Ini juga akan mengurangi angka DO di PTN yang dipilih dan kehadiran mahasiswa baru hasil SNMPTN tahun ini benar-benar hasil terbaik dan yang layak.

Paradigma baru

Kehadiran sistem penerimaan semacam ini menjadi paradigma baru sehingga asumsi tentang adanya banyak perguruan tinggi yang mendahulukan kuantitas daripada kualitas pendidikan, bisa sedikit ditepis.

Namun, kita juga tidak bisa menutup mata, masih ada yang melakukan praktik semacam itu. Banyak perguruan tinggi yang mengedepankan kemampuan mereka untuk survive dulu dengan mencari pemasukan sebanyak-banyaknya dari SPP mahasiswa. Demikian pula dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang berubah statusnya menjadi BHP, mereka dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola keuangannya.

Di sisi lain, guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi tentu saja diperlukan faktor pendukung seperti gedung, fasilitas belajar-mengajar, perpustakaan, dan manajemen pendidikan merupakan hal penting yang harus selalu dicoba ditingkatkan kualitasnya. Namun, hal yang paling utama adalah ketersediaan sumber daya manusia berupa staf akademis yang qualified dan berkomitmen. Kemampuan perguruan tinggi untuk menarik dan mempertahankan staf akademis yang berkualitas adalah kuncinya.

Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan riset menjadi hal yang saling mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara umum. Meningkatkan riset dan kualitas pendidikan ini adalah kunci agar perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia bisa lebih kompetitif di mata internasional. Suatu perjuangan berat yang tidak mudah, namun tetap harus dimulai bagaimanapun beratnya.

Gonjang-ganjing tentang mutu pendidikan tinggi yang semakin disorot akhir-akhir ini membuat banyak pihak yang terlibat mulai bingung, seperti apa sebenarnya konsep pendidikan tinggi yang ideal di Indonesia. Karena banyak bukti menunjukkan, pendidikan tinggi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Meskipun kita bersikap masa bodoh dengan survei yang menyatakan posisi pendidikan tinggi Indonesia termasuk papan bawah di Asia bahkan di dunia, ada baiknya kita melirik bagaimana sistem pendidikan tinggi di negara-negara yang tergolong maju.

Jika dikembalikan pada SNMPTN, tidak lebih dari 20% peserta tes SPMB-PTN yang dinyatankan lulus. Kondisi amat terbatasnya daya tampung PTN, memberi kesempatan luas kepada PTS untuk memasuki pasar perguruan tinggi. Selain itu, beberapa PTS memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi bahwa mereka memiliki segmen pasar tersendiri sehingga tidak bergantung kepada hasil SPMB. Dari sisi calon konsumen pendidikan tinggi, kualitas pendidikan tinggi yang akan dibeli merupakan suatu tuntutan.

Apa pun yang akan dihasilkan setelah kelarnya hajatan besar ini, semuanya adalah rangkaian dari proses panjang untuk menuai kualitas sumber daya manusia Indonesia unggul. ***
Oleh Prakoso Bhairawa Putera S.
Penulis, peneliti muda kebijakan iptek – LIPI, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: